Tambahlagi data dan nama penerima BLT Pusat yang telah di keluarkan SK Kemensos RI terjadi lagi pengurangan dari jumlaj SK sebelumnya. Salah satu contohnya di Nagari/Desa Batang Barus yang saya pimpim, data awal berjumlah 250 KK penerima, kini berobah menjadi 219.
Kami telah melakukan singkronisasi dan validasi data berpedoman pada data pusat, agar mengurangi penerima BLT yang ganda, penerima BLT Pusat tidak lagi dimasukkan data Propinsi dan BLT Nagari/Desa, itupun dengan jumlah dan dana terbatas. Bagaimana nasib warga yang telah dilakukan pengurangan kuota penerima oleh pemerintah pusat ini. Kondisi ini cukup memiriskan.
Kondisi ini makin memiriskan disela statemen dan ekspos media massa yang mengatakan semua KK yang terdampak mendapatkan bantuan, pada hal realitanya bila digabungkan semua bantuan berkisar hanya dua puluh persen yang bisa terbantu dari jumlah KK di Nagari/Desa.
Melalui Surat Terbuka ini, semoga para pengambil kebijakan di level pemerintah tertinggi, pak Presiden, Menteri Sosial dan Kementerian terkait lainnya mencarikan solusi ini, sebab rakyat yang terparah terdampak Covid19 itu cukup besar dari ketersediaan bantuan pemerintah, tidak hanya warga yang ada dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) semata.
