Artikel Lainnya
Sementara Rahma Yuliza juga mengomentari kondisi yang terjadi. Menurutnya warga sangat membutuhkan, tapi tidak masuk dalam data BLT nagari, karena sudah masuk data pusat.
Dalam surat terbukanya, Syamsul Azwar melapiaskan kekecawaan karena adanya perubahan data dari Menteri Sosial RI. Berikutnya bunyi suratnya :
SURAT TERBUKA BUAT MENSOS RI
DATA BLT PUSAT BEROBAH DARI SK AWAL
KEBIJAKAN PUSAT MEMPORAK PORANDAKAN DATA NAGARI/DESA
Pak Menteri Sosial yang sangat Kami Hormati.
Saya selaku salah seorang Walinagari di Sumatera Barat sangat menyayangkan sejak Covid19 membumi, beragam kebijakan yang telah dilahirkan cenderung berobah setiap waktu. Belum lagi sempat dilakukan sosialisasi ke masyarakat aturan tersebut telah dilakukan perobahan.
Kebijakan tersebut tak lagi mengambarkan apa yang disampaikan dan diperintahkan Presiden RI Joko Widodo dalam setiap pidatonya dalam membela kepentingan rakyat Indonesia. Kondisi ini hampir terjadi di setiap Depertemen dalam upaya penaganan Covod19. Kami cukup heran di akar rumput lain keinginan Presiden, lain juga yang dijabarkan departemen. Kondisi ini semakin meiriskan dalam menyelamatkan kepentingan rakyat.
