Jurus keempat, mempercepat penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government) secara terintegrasi. Ini perlu dilakukan mengingat pengembangan e-government dihadapkan pada kenyataan bahwa setiap instansi membangun sistem e-government mereka sendiri. Sehingga terjadi pulau-pulau sistem elektronik dalam satu instansi yang mengakibatkan pemborosan belanja infrastruktur.
Selama tahun 2013-2015 pemerintah sudah mengeluarkan total belanja aplikasi sebesar Rp34 triliun dan belanja infrastruktur sebesar Rp56 triliun. Padahal sebenarnya 65 persen dari aplikasi yang dibangun merupakan aplikasi umum berbagi pakaiyang dapat dikembangkan secara terpusat.
“Hanya 35 persen aplikasi bersifat spesifik/khusus yang hanya ada di instansi pemerintah tertentu karena sifat tugas dan fungsinya,” jelas Asman.
Dampak dari permasalahan ini meliputi: pemborosan anggaran belanja negara untuk teknologi informasi yang meningkat setiap tahun tetapi pemanfaatannya hanya sekitar 30%, disintegrasi sistem informasi pemerintah, risiko keamanan dan validitas data yang diyakini.
