Setiap informasi yang hendak disampaikan musti disaring dan dianalisa terlebih dahulu sebelum disampaikan ke media atau ruang publik. Adapun forum koordinasi dan komunikasi Humas, katanya, juga dibutuhkan sebagai rekanan kerja untuk mengawasi dan mengkoreksi pekerjaan masing-masing di bidang kehumasan.
Seperti informasi yang menyangkut kebijakan dan pribadi kepala daerah, tidak selalu mendapat tanggapan positif dari masyarakat, baik yang keluar di media massa atau media sosial. “Disinilah peran Humas, bagaimana kita menganalisa respon positif dan negatif dari masyarakat. Termasuk menangkal berita bohong atau hoax, yang mengangkut kebijakan pemerintah atau pribadi kepala daerah,” sebut Zardi Syahril.
Dia menambahkan, di tengah pesatnya perkembangan arus komunikasi dan informasi, pemerintah tidak akan mampu menutup setiap perkembangan informasi yang tersebar di ranah publik. Hanya saja, pemerintah melalui Humas dapat mengalihkannya ke arah positif dengan cara melakukan analisa serta mecarikan langkah pemecahan, seperti dalam pembentukan opini.
