Setelah Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955, dunia mengalami dekolonisasi dan puluhan negara baru terbentuk, yang kemudian menjadi anggota PBB. Bertambahnya anggota maupun konflik yang belum terselesaikan membuat PBB menjadi titik inti interaksi berbagai aktor diplomasi global dan lokal.
“Pandemi COVID-19, konflik Nagorno-Karabakh, menjadi contoh perlunya dialog yang tidak hanya bisa dilakukan secara bilateral atau hanya oleh satu negara,” kata Tubagus H. M. Ali Ridho Azhari, Wakil Ketua BKSP DPD RI dari dapil Provinsi Banten.
Kehadiran PBB memang tidak serta merta menghilangkan konflik berskala internasional atau berpotensi memicu konflik berkepanjangan. Namun BKSP DPD RI berkeyakinan penyelesaian berbagai konflik itu tetap bisa dilakukan dengan memperkuat multilateralisme.
“Otonomi Filipina Selatan, perdamaian Kolombia, kesepakatan Yunani dan Makedonia Utara mengenai nama negara Makedonia, merupakan contoh baik bahwa dalam kerumitan hubungan internasional, mekanisme dialog dapat membuka kebuntuan dan solusi atas konflik antar pihak,” kata Wa Ode Rabia Al Adawia, Wakil Ketua BKSP DPD RI dari dapil Provinsi Sulawesi Tenggara.
