“Penyedia jasa transportasi seperti driver online dan ojek sepeda motor tak menentu penghasilannya. Begitu juga usaha kuliner. Umumnya warga yang bergerak di sektor perdagangan dan jasa terpukul keras karena penerapan PSBB. Mereka harus dibantu untuk bertahan menjalani kehidupannya,” jelasnya.
Memang disadari jumlah bantuan Rp600 ribu per KK per bulan selama tiga bulan dari Pemrov untuk April sampai Juni ini jelas tidak menyelesaikan problem ekonomi, namun setidaknnya BLT tersebut dapat membantu mereka bertahan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya buat sementara menjelang kondisi membaik.
“Intinya, sebagai wakil rakyat saya bermohon dengan sangat kepada Gubernur agar meninjau kembali keputusan tidak melanjutkan pemberian BLT tahap kedua, kita contoh saja kebijakan pemerintah pusat yang melanjutkan pemberian BLT. Saya berharap BLT tahap kedua dari Pemrov. Sumbar tetap dilanjutkan,” tukas Hidayat.
Dijelaskannya, alasan keuangan Pemrov Sumbar yang juga membutuhkan banyak anggaran untuk kegiatan lain seperti Pilkada dan sejumlah kegiatan yang juga menyedot anggaran sebagaimana disebut Gubernur dinilai Hidayat tidak beralasan.
“Saya memahami bahwa postur APBD Sumbar yang awalnya Rp. 7 044 triliun berkurang karena PAD berkurang dan dana transfer dari pemerintah pusat juga berkurangnya mencapai Rp643 miliar lebih sehingga APBD menjadi Rp6,343 triliun lebih. Namun uangnya masih cukup ada dialokasikan untuk BLT tahap kedua,” ucapnya.
