Padahal ujarnya, regulasi yang mengatur system dan mekanisme pemberiannya sudah ada. Ini kan terkesan main main dan mengibulin DPRD namanya.
Pada penyampaian pendapat akhir tersebut, Fraksi Gerindra juga meminta Pemrov berperan aktif menginisiasi dan memfasilitasi kabupaten kota dalam melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Kami rasa, pemberian BLT kemarin akan lebih baik bila DTKS atau data penerima bantuan upadate, walau kewenangannya ada di kabuapetn kota, sesungguhnya Pemrov dapat memainkan fungsi koordinatifnya. Mestinya pemutakhiran data mesti dilakukan setiap tahun,” harapnya.
Selain itu, juga disorot soal pembangunan di sektor pertanian yang beberapa tahun belakangan dinilai Fraksi Gerindra kurang mendapat perhatian, baik dalam bentuk program kegiatan maupun penganggaran padahal masyarakat Sumbar yang beraktivitas di sektor pertanian paling banyak.
Begitu juga kontribusi sektor ini pada PDRB juga terbesar mencapai lebih kurang 25%. Tapi kami lihat tidak ada upaya upaya strategis seperti program cetak sawah baru, pembangunan pengairan untuk lahan pertanian, hingga perhatian kepada penangkar benih unggul atau kegiatan pensejahteraan petani. Kami berharap sektor pertanian pasca covid19 kembai diangkat menjadi sektor primadona.(rel)
Tip & Trik
<<< Sebelumnya
Selanjutnya>>>
