Kemudian Kepala Dinas PUPR, menurut Fraksi Gerindra, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan dinas strategis yang melakukan tugas pembangunan infrastruktur di daerah agar mampu menstimulus percepatan pembangunan daerah melalui pembangunan infrastruktur selain memberikan kualitas pelayanan public kepada masyarakat luas melalui pembangunan jalan, jembatan dan perumahan rakyat.
“Sumbar membutuhkan Kadis PUPR yang memiliki kapasitas melakukan komunikasi dan koordinasi dengan kementerian Lembaga terkait infrastruktur di pemerintahan pusat agar kegiatan kegiatan nasional yang dibiayai APBN juga dapat dilaksanakan di Sumatera Barat.
“Jika tidak mampu membangun akses dan jejaring dengan pemerintah pusat untuk menggaet APBN untuk pembangunan infrastruktur di daerah, kami rasa sudah saatnya Kadisnya digantikan oleh pejabat yang lebih mampu. Provinsi lain saja bisa kok, kenapa Sumbar tidak,” ujarnya.
“Faktanya, alokasi anggaran dari APBN untuk pembangunan infrastruktur di Sumbar mala cenderung menurun. Buktinya, banyak ruas jalan nasional dan jalan provinsi yang mulai rusak parah tapi tidak bisa diperbaiki karena kekurangan anggaran,” jelas Hidayat.
