Fraksi juga meminta biaya operasional LPS-DLH sebesar 31,6 miliar rupiah perlu dievaluasi Kembali. Untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan efisien dan efektif.
Evaluasi ini penting agar anggaran yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan nyata dan tidak ada pemborosan. Sehingga pelayanan dan operasional tetap optimal tanpa membebani adanya anggaran berlebih dari yang diperlukan.
Fraksi Gerindra mendukung upaya Pemerintah Kota Padang untuk melakukan restrukturisasi mendalam struktur organisasi perangkat daerah (SOTK) sebagai bagian dari penekanan efisiensi pada APBD 2026 dan penyesuaian alokasi belanja pegawai agar tidak melebihi 30% dari total belanja APBD selama masa transisi 2027.
Penggabungan dinas yang memiliki kesamaan fungsi atau rumpun tugas menjadi satu dinas terpadu diharapkan dapat menyederhanakan birokrasi, mempercepat koordinasi antarunit, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya.
Langkah ini merupakan upaya meningkatkan efisiensi anggaran, yang harus diakomodir dalam RAPBD 2026, serta menyederhanakan birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih terfokus dan terorganisir.
