Ia menjelaskan, efisiensi anggaran tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap anggota DPRD DKI Jakarta, sebab otonomi berada di provinsi. Apalagi Jakarta mempunyai kekuatan fiskal. Kondisi daerah berbeda, karena ada ketergantungan dengan dana transfer pusat antara 70-90 persen.
“Hal ini perlu disuarakan oleh DPR RI demi NKRI. DPRD DKI Jakarta akan membahas RKPD kemudian Perubahan APBD. Ini semua sangat penting saling berbagi informasi agar anggaran yang akan kita sepakati bersama bisa mengantisipasi dari semua kenyataan yang kita hadapi bersama,” jelas Khairuddin.
Khairuddin menjelaskan, selain ke DPRD Provinsi Sumbar, Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta ada yang kunjungan kerja (kunker) ke DPRD Jogjakarta dan Batam.
Anggota Komisi I DPRD provinsi Sumbar, Irsyad Syafar mengatakan, efisiensi anggaran berpengaruh terhadap fungsi pengawasan anggota dewan. Untuk mengatasinya agar kinerja tetap berjalan maksimal dengan memperbanyak kegiatan rapat bersama mitra kerja.
Komentar