“Ke depan, kami akan berupaya bagaimana BPSDM mendapat porsi anggaran lebih karena kegiatan yang dibawah kewenangannya cukup penting dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas SDM pegawai di Sumatera Barat,” ujar anggota Komisi I, Apris.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumatera Barat, Sabrana mengingatkan BPSDM untuk memperhatikan penempatan pegawai yang sudah mengikuti diklat. Penempatan harus sesuai dengan sertifikasi yang dimiliki dan jika ditempatkan pada posisi yang tidak sesuai harus menyampaikan rekomendasi.”Dalam hal ini, koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tentunya harus terjalin baik sehingga penempatan pegawai bisa dilakukan sesuai dengan bidang yang dikuasai,” jelasnya.
Rapat kerja Komisi I tersebut selain BPSM juga hadir Kepala Inspektorat Daerah Provinsi (Irdaprov) Erizal. Untuk Irdaprov, anggota Komisi I Rahayu Purwanti menyarankan, ke depan, Inspektorat hendaknya dilibatkan dalam proses perencanaan hingga pembahasan anggaran.
