Senada, Fraksi PDI Perjuangan–PPP melalui juru bicara Iswanto Kwara menyampaikan kritik tajam terhadap lonjakan target PAD tahun 2025 yang dianggap terlalu optimistis tanpa strategi yang konkret dan terukur.
“Kami mendesak Pemko untuk menggarap potensi PAD melalui digitalisasi layanan, perbaikan tata kelola retribusi, dan peningkatan pelayanan publik agar masyarakat termotivasi memenuhi kewajiban perpajakannya,” ujar Iswanto.
Kedua fraksi juga menggarisbawahi pentingnya pemenuhan belanja mandatori seperti pendidikan minimal 20 persen, kesehatan yang berkelanjutan, dan infrastruktur publik setidaknya 40 persen dari total belanja daerah.
Mereka mendorong Pemko Padang agar alokasi anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar proyek seremonial.
Fraksi PDI Perjuangan–PPP juga menyoroti lonjakan anggaran di beberapa OPD, seperti Dinas Lingkungan Hidup (naik Rp 54 miliar) dan Dinas Perhubungan (naik Rp 17 miliar).
Fraksi ini meminta agar peningkatan anggaran tersebut dibarengi dengan kinerja yang berdampak langsung pada pelayanan publik, terutama pengelolaan sampah dan penataan lalu lintas.
