“Tapi karena terjadinya dinamika dan perkembangan kekinian dari proses pilkada, maka perlu ada update mengenai aturan teknis pendanaan pilkada. Dan detailnya sudah ada di Permendagri No. 54 Tahun 2019,” tutup doktor ilmu pemerintahan bidang kebijakan fiskal Unpad Bandung ini, yang digadang-gadang menjadi calon kuat Gubernur Sumbar ke depan. (Rel)
