“Pembahasan ini tidak ngomong yang kurang anggaran ya, tapi program KUA PPAS yang riil nyata. Kalau curhat anggaran dinas kami kurang kondisi pandemi ini semua anggaran pasti kurang,” ujar Devi Kurnia.
Ketua Komisi Informasi (KI) Sumbar Nofal Wiska didampingi Wakil Ketua Arif Yumardi dan Komisioner KI Sumbar Adrian Tuswandi menyebut KI Sumbar memahami kondisi sulit anggaran di tengah masa pandemi saat ini.
“Kami memahami kondisi sulit, tapi ini menjadi tantangan. KI tetap konsen memasifkan keterbukaan informasi publik dan penyelesaian sengketa informasi publik serta penguatan kelembagaan, ” ujar Nofal.
Untuk program dan kebijakan KI Sumbar tentu ada anggarannya. Apalagi kebijakan yang disebut HM Nurnas adalah uang.
“Sehingga itu 2020 meski TAPD usulkan Rp 1,9 M, KI Sumbar untuk menuntaskan program kerja dan kinerja KI 2022 tetap berharap sesuai besaran anggaran KI tahun 2021 yakni Rp 3 miliar,” ujar Nofal.
Di luar sidang Adrian Tuswandi mengakui soal anggaran untuk KI, TAPD dan Badan Anggaran DPRD sangat akomodatif
