Pada kesempatan itu, Anggota DPRD Provinsi Sumbar, Zuldafri Darma, menyampaikan arahan sekaligus dukungan penuh terhadap perencanaan pembangunan Nagari Labuh.
Ia menekankan bahwa rancangan Rencana Kerja (RKP) Nagari 2025 harus selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan provinsi agar usulan yang dihasilkan memiliki daya dukung optimal dalam penganggaran.
“Kami di DPRD Provinsi siap memperjuangkan aspirasi masyarakat Nagari Labuh. Selama sejalan dengan program pembangunan daerah, tentu akan lebih mudah untuk kita realisasikan melalui APBD provinsi,” tegas Zuldafri.
Hal senada disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar, Ir. Herri Wildani, DPRD siap mendukung Musrenbang Nagari.
Ia menyebut Musrenbang bukan hanya seremonial, tetapi ruang aspirasi yang harus dijalankan dengan serius agar program-program prioritas benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Musrenbang adalah wadah bagi masyarakat untuk ikut menentukan arah pembangunan. DPRD Kabupaten akan mengawal usulan Nagari Labuh agar mendapat perhatian dalam pembahasan APBD Kabupaten,” pungkasnya. (rel/salih)
