Ia menekankan agar Pemkab Pasaman Barat khususnya Dinas Sosial agar memakai jaringan perangkat yang ada sampai ke tingkat nagari dan jorong dalam mendata keluarga yang akan memperoleh bantuan terdampak COVID-19.
“Jika data tidak jelas nantinya akan simpang siur dan akan banyak masyarakat tidak mendapat bantuan. makanya gunakan jaringan perangkat yang ada sampai ketingkat jorong,” ujarnya.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Pasaman Barat, Teguh Suprianto membenarkan untuk kedepanya pembangunan fisik tidak ada lagi selain pembangunan Masjid Agung yang sudah tender dan pembangunan RSUD yang multiyear.
“Anggaran kita banyak dipotong pemerintah pusat untuk penanganan COVID-19. Selain itu juga kita anggarkan untuk covid-19,” katanya.
Ia menyebutkan untuk pendapatan daerah yang awalnya Rp1,2 triliun lebih berkurang menjadi Rp1,096 triliun atau anggaran pendapatan berkurang sekitar Rp185,8 miliar.
“Anggaran inilah yang diambil dari kegiatan rencana fisik yang ada. Sehinga anggaran fisik kedepannya tidak ada lagi termasuk pokok pikiran (pokir) DPRD,” Katanya.
