“Pemerintah harus tinggalkan pendekatan yang lalu. penegakan HAM tidak hanya penegakan hukum tapi bagaimana pemenuhan kebutuhan masyarakat juga terpenuhi di sana. Rakyat Papua 70% ras melanesia di Indonesia paradigma kawasan kita bukan hanya serumpun dengan Malaysia, Singapura, Brunei saja, harusnya kita juga melihat kawasan pasifik sebagai kawasan serumpun karena lebih dekat dengan Papua dan harus dirangkul juga,” tukas Moksen.
Direktur Daerah tertinggal Transmigrasi dan Pedesaan Velix Wanggai apresiasi DPD RI melakukan terobosan untuk segera membentuk Pansus papua. Menurutnya penting untuk DPD RI dapat mengelola dan mencari solusi Papua ke depan, karena DPD RI mempunyai pendekatan daerah dan berbeda dengan pendekatan politik.
“Kami melihat terobosan penting yang dilakukan DPD RI dalam mengelola isu Papua ke depan. Sebagai representasi daerah posisi isu papua dalam berbagai konteks terkairt dengan DPD RI. Pada prinsipnya untuk kesejahteraan Papua Otsus harus mempunya prinsip redistribusi pembangunan yang berkeadilan, representasi yang meliputi berbagai sektor dan adanya rekonsiliasi damai,” pungkasnya. (Rel)
